Bank Jakarta Dorong Lima Agenda Percepatan Penerbitan Obligasi Daerah


Bank Jakarta terus memperkuat tata kelola perusahaan dan memperluas akses layanan perbankan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota. Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menegaskan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam bisnis perbankan. Karena itu, penerapan tata kelola […]
NewsPeringatan Bulan Inklusi Keuangan di DKI Jakarta dimeriahkan melalui gelaran Jakarta Financial Festival 2026 yang diselenggarakan di Blok M Square, Jakarta Selatan, pada 23–24 Oktober 2026. Acara yang menjadi gelaran perdana secara regional di DKI Jakarta ini bekerja sama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DKI Jakarta. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan rangkaian seremonial […]
NewsBank Jakarta memperkuat sinergi dengan badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan perangkat daerah DKI Jakarta melalui sejumlah kerja sama strategis. Kolaborasi tersebut mencakup pembiayaan perumahan bagi pekerja sektor informal, elektrifikasi armada Transjakarta, hingga pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas dengan total potensi nilai mencapai Rp5,87 triliun. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU), perjanjian […]
Bank Jakarta mendorong lima agenda percepatan penerbitan obligasi daerahguna memperkuat kapasitas pembiayaanpembangunan di tengah meningkatnya kebutuhanmasyarakat dan tekanan fiskal pemerintahdaerah.
Lima agenda tersebut meliputi penyamaanpersepsi mengenai fungsi obligasi daerah, penerapan skema pembayaran berbasispendapatan proyek, penyiapan proyek yang layakdibiayai (bankable), kepastian hukum dan perlindungan investor, serta pelaksanaan proyekpercontohan (pilot project).
Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, mengatakan obligasi daerah tidakseharusnya hanya dipandang sebagai instrumenuntuk menutup kekurangan anggaran akibatpengurangan transfer ke daerah (TKD). Sebaliknya, instrumen pembiayaan tersebut harusmenjadi tambahan investasi untuk mempercepatpembangunan.
"Obligasi daerah ini harus dilihat sebagai upayamemperkuat kapasitas pembiayaanpembangunan di daerah. Bukan semata-matakarena adanya pemotongan anggaran transfer kedaerah, tetapi kebutuhan pembangunan terusmeningkat dan ekspektasi masyarakat terhadappelayanan publik juga semakin tinggi," kata Agusdalam Diskusi Panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal, Memetakan PeluangObligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal, dalamrangkaian Saresahan Nasional di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut Agus yang juga menjabat sebagai KetuaUmum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) ini, kebutuhan pembangunan daerahtidak bisa terus bergantung pada mekanismepenganggaran APBD tahunan. Sejumlah proyekstrategis membutuhkan pembiayaan dalamjumlah besar dan waktu yang relatif cepat, sepertipembangunan rumah sakit daerah berstandarnasional, penyediaan air bersih, hinggapengembangan transportasi publik.
Dia menilai, apabila seluruh kebutuhan tersebuthanya mengandalkan APBD, proses pembangunan berpotensi berjalan lebih lambat. Karena itu, obligasi daerah dapat menjadialternatif untuk memperbesar kapasitas investasipemerintah daerah.
Agus mengungkapkan, meskipun kerangkaregulasi penerbitan obligasi daerah sudahtersedia, instrumen tersebut hingga kini belumbenar-benar terealisasi. Sejumlah landasanhukum telah diterbitkan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2024, POJK Nomor10 Tahun 2024, serta ketentuan teknisKementerian Keuangan.
Salah satu persoalan yang perlu diluruskan, lanjutnya, adalah kekhawatiran bahwapembayaran obligasi daerah akan membebaniAPBD pada tahun-tahun berikutnya, terutamaketika masa jabatan kepala daerah telah berakhir.
"Obligasi daerah seharusnya tidak menjadisubstitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Instrumen ini harus menjadi tambahan investasi. Kalau sebelumnya kapasitas investasi daerah100, dengan adanya obligasi seharusnya bisameningkat menjadi 120 atau 130," jelasnya.
Pendapatan Proyek
Dalam agenda kedua, Agus menekankanpentingnya skema pembiayaan yang mengaitkanpembayaran obligasi dengan pendapatan proyekyang dibiayai. Dengan demikian, kewajibanpembayaran tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi APBD.
Sebagai contoh, pembangunan transportasipublik dapat menghasilkan pendapatanoperasional yang digunakan untuk membayarkewajiban obligasi. Begitu pula pembangunanrumah sakit daerah, yang pendapatannya dapatmenjadi salah satu sumber pengembalianpembiayaan.
"Kalau obligasi digunakan untuk membanguntransportasi publik, sumber pembayarannya bisaberasal dari pendapatan operasional transportasitersebut. Begitu juga rumah sakit, bisa daripendapatan dan perputaran usaha rumah sakit," paparnya.
Skema tersebut dinilai dapat mengurangi risikopembebanan APBD sekaligus memberikankepastian kepada pemerintah pusat dan investor mengenai sumber pembayaran obligasi.
Agenda ketiga adalah menyiapkan daftar proyekatau pipeline yang layak dibiayai. Pemerintahdaerah diminta menginventarisasi proyek-proyekpembangunan yang memiliki perencanaanmatang, kelayakan ekonomi, serta potensipendapatan yang jelas.
Selanjutnya, agenda keempat menyangkutkepastian hukum, transparansi, dan perlindunganbagi investor. Menurut Agus, ketiga aspektersebut penting untuk membangun kepercayaanpasar terhadap instrumen obligasi daerah.
Sementara agenda kelima adalah mendorongpelaksanaan proyek percontohan. Pemerintahdaerah dapat memulai penerbitan obligasi untuksatu atau dua proyek terlebih dahulu sebagaimodel penerapan sebelum diperluas ke daerahlain.
Alternatif Pembiayaan
Selain obligasi daerah, Agus juga menawarkanskema sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif pembiayaanpembangunan berskala besar.
Dia menyebutkan, jika seluruh aset BPD digabungkan, nilainya telah mencapai sekitarRp1.100 triliun. Jumlah tersebut menempatkanBPD dalam kelompok lima besar industriperbankan nasional.
Sementara penyaluran kredit BPD mencapaisekitar Rp660 triliun, dengan dana pihak ketiga(DPK) yang dihimpun hampir Rp800 triliun.
Menurut Agus, potensi tersebut dapatdioptimalkan untuk mendukung pembiayaanproyek infrastruktur dan pelayanan publik melaluikerja sama sejumlah BPD.
Dia mencontohkan, pembangunan instalasipengolahan air minum untuk memenuhikebutuhan masyarakat di Bekasi atau kawasanJatiluhur dapat dibiayai melalui sindikasibeberapa BPD.
Skema ini diperlukan karena pembiayaan proyekbernilai besar tidak selalu dapat ditanggung satubank daerah. Selain keterbatasan kapasitaspendanaan, terdapat ketentuan batas maksimumpemberian kredit (BMPK) yang harus dipatuhiperbankan.
"Kalau hanya mengandalkan satu bank daerah, tentu ada keterbatasan dalam penyaluran kreditkarena ketentuan BMPK. Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan beberapa BPD bisadigabungkan sehingga proyek yang lebih besardapat dibiayai bersama," ujarnya.
Agus menegaskan, BPD siap mengambil bagianlebih besar dalam pembiayaan pembangunandaerah. Selama ini, menurut dia, masih terdapatanggapan bahwa bank daerah hanya berfokuspada pembiayaan kebutuhan aparatur sipilnegara (ASN). Padahal, BPD juga telahmenyalurkan pembiayaan ke berbagai sektorproduktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dia mencontohkan peluang pembiayaanpengembangan layanan transportasi Trans Jatimagar jangkauannya semakin luas hingga seluruhkabupaten dan kota di Jawa Timur.
Bahkan, melalui skema sindikasi antar-BPD, pembiayaan proyek dengan kebutuhan dana Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan pemerintahdaerah.
"Kalau pemerintah daerah memberikankesempatan kepada BPD untuk terlibat lebih jauhdalam pembiayaan proyek pembangunan, kami siap berkontribusi melalui skema sindikasi," pungkasnya.
Adapun dalam kegiatan tersebut hadir GubernurJawa Barat, Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan KeuanganDerivatif dan Bursa Karbon, I Made Bagus Tirthayatra dan; Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas, Juwita Lestari.